Debat Tanpa Beda Pendapat

*Bunga Rampai Pemilu Indonesia

*Kontemplasi Demi Bakti Negeri

DEMOKRASI - Niscaya perlu debat demi safaat rakyat

DEBAT calon presiden (Capres) yang disiarkan langsung dari Studio Trans Corporation, Jakarta, Kamis 18 Juni 2009 malam, memantik benih-benih kekecewaan publik Indonesia.

Jutaan rakyat di Tanah Air maupun di luar negeri yang berharap mengetahui pandangan dan strategi ketiga Capres dalam membangun pemerintahan bersih, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), berakhir tanpa jawaban spesifik dan memuaskan.

Tak seorang pun kandidat menjelaskan secara gamblang dan terukur, isu-isu sentral yang diplot dalam tema Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Yang ada hanya pandangan-pandangan retorik nan usang, karena publik telah mengetahui sebelumnya, baik saat kampanye maupun pada kesempatan lain. Capres Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun Jusuf Kalla (JK), lebih banyak berpidato daripada menyatakan pandangan serta strateginya memenuhi impian rakyat lima tahun mendatang.

Hampir dua jam debat yang dipandu Rektor Universitas Paramadina Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, tak ubahnya “lomba pidato.” Ketika tiba sesi tanggapan Capres atas pandangan Capres lain pun, bukan beda pendapat, kritikan, apalagi serangan ala debat Capres di Amerika Serikat.

Yang terjadi justru sebaliknya. Ketiga Capres saling dukung, saling tawa. Bagus, akrab dan damai memang. Pendek kata, mereka satu visi dengan gaya berbeda.

ALLAH - Kepada siapa mereka menggantungkan masa depan?

RAKYAT pun sulit memahami Capres mana yang sungguh-sungguh mampu menciptakan good and clean government. Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Tanpa pungutan liar (Pungli), antikorupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu melenyapkan sikap pejabat yang minta dilayani rakyat.

Harapan rakyat yang membuncah untuk menikmati pemerintahan bersih, tetap terpasung dalam “sejuta impian.” Pungli dan KKN tetap jadi momok, mulai urusan rakyat kecil tentang Kartu Tanda Penduduk, sampai izin usaha yang diperlukan kalangan entrepreneur.

Bukan rahasia umum, sampai saat ini sektor-sektor layanan publik kental gurita Pungli (KKN). Begitu kuatnya gurita ini di sektor layanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi sampai memberi perhatian khusus pada tahun ini.

Sayang seribu sayang, ketiga Capres gagal menjelaskan dan mengurai pandangan dan strateginya menanggulangi masalah pelik rakyat, sekaligus mengentas ke “surga” good and clean government. Isu strategis lain pun, kasus lumpur Lapindo, pertahanan negara (Alutsista TNI), jaminan hukum tenaga kerja Indonesia, terbengkalainya pembahasan RUU Tindak Pidana Korupsi sampai kepastian dan keadilan hukum bagi korban kejahatan HAM, gagal diapresiasi para kandidat presiden.

Ketiga Capres lebih mempertontonkan kesamaan pandangan retoriknya, dan saling dukung. Satu- satunya yang sedikit beda hanya pandangan Megawati tentang kasus Lapindo. Capres PDIP ini menilai pemerintah SBY tak tegas, sehingga memantik masalah makin pelik dan terkatung-katung.

PANCASILA - Urgen Anak Negeri yang berani menyatakan kebenaran danberjuang demi rakyat, bangsa dan negara tercinta ini

SELEBIHNYA Megawati, SBY dan JK “satu kata,” termasuk rekonsiliasi yang diyakini sebagai solusi terkatung-katungnya kasus pelanggaran berat HAM. Keluarga-keluarga korban HAM pun tak bisa dipungkiri kecewa berat. Bertahun-tahun berharap keadilan dan kepastian hukum, namun lima tahun ke depan seolah harapan itu terkubur.

Alasan SBY memilih solusi rekonsiliasi, karena kompleksitas penyelesaian kasus HAM yang menahun. Ironisnya, selama masa pemerintahannya, upaya rekonsiliasi gagal diwujudkan. Bahkan pengajuan nama calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi justru berhenti di meja presiden. Ambiguitas yang sangat mungkin terkait masa lalu sang presiden.

Jawaban tak memuaskan serupa dikemukakan dua Capres lain, yang notabene mengusung mantan- mantan jenderal TNI sebagai Cawapres. Sinyal tiadanya komitmen membawa kasus pelanggaran berat HAM ke meja hijau, menjadi parameter kelabunya penegakan supremasi hukum dan HAM lima tahun mendatang.

Akankah janji-janji menggiurkan para kandidat hanya trik menarik dukungan rakyat? Janji terindah tentang kemakmuran rakyat, tak cukup membuat anak bangsa hidup damai lahir batin, tanpa jaminan tegas dan terukur tentang hak-hak asasi. Bukankah hak asasi dan supremasi hukum menjadi sendi berdirinya negara ini?

Sebagai warga yang mencintai negeri ini, kita berharap pada empat debat tersisa, para Capres tak terjebak kerikuhan pribadi dan golongan. Namun, tegas, jelas dan jujur mengurai pandangan dan strateginya secara terukur demi rakyat, bangsa dan negara. Saatnya Capres membuktikan kesungguhnnya kepada rakyat secara terbuka. Semoga! (*)