Archive for the konflik sosial Category

Komnas HAM: Kebebasan Agama Tidak Mutlak

Posted in konflik sosial on Maret 10, 2008 by albertjoko
  • Kontroversi Ahmadiyah dan Kekerasan di Tanah Air
  • Forum Umat Islam Menggugat Keadilan

             ifdhal kasim…   ifdhal

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakui, kebebasan beragama seseorang tidaklah mutlak. Apakah suatu agama itu menyimpang atau tidak, bukan kewenangan Komnas HAM untuk menilai, tapi peran pemimpinnya.

“Komnas HAM memang diberikan mandat melihat masalah dari segi HAM. Oleh karena itu, Komnas lebih banyak melihat dari sudut HAM-nya. Yang paling penting di sini adalah peran ulama yang memiliki fungsi dan kewajiban menjaga akidah umatnya,” kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dalam pertemuannya dengan Forum Umat Islam (FUI) di kantornya, Jl Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/3).

Menurut Ifdhal, siapapun tak bisa membantah itu. Oleh karenanya, dalam konteks kasus Ahmadiyah, keresahan dari pegiat FUI terkait dengan akidah Islam punya dasar kuat juga. “Karenanya, kita akan melihat secara profesional, termasuk dari sudut HAM,” tukasnya.

Ifdhal menegaskan, kebebasan beragama bukan bersifat mutlak, tapi terbatas. Kebebasan beragama dan menjalankan agamanya itu dibatasi tiga hal, yaitu public order, kesehatan moral masyarakat dan kebebasan hak dan fundamental orang lain.

Untuk itu, Komnas HAM akan mempelajari semua masukan dari FUI soal Ahmadiyah ini dan akan dijadikan bahan untuk diambil kesimpulan yang akan disampaikan ke pemerintah.

“Selama ini Komnas HAM belum menangani kasus Ahmadiyah secara tuntas, tapi baru menerima pengaduan secara sporadis. Kita akan buat kajian yang lebih profesional dari sudut HAM dan kehidupan beragama dan bernegara,” janjinya.

Ketua Tim Pemantauan Kasus Ahmadiyah Komnas HAM, Ahmad Baso menjelaskan, posisi Komnas HAM masih dalam koridor undang-undang yang ada.

“Ini butuh kesepahaman bersama, masalah keagamaan terkait doktrin (ajaran) bukan wewenang Komnas HAM, maka kita kembalikan ke ulama. Kalau soal keagamaan yang menyangkut undang-undang, maka diserahkan ke negara,” tuturnya.

  jadi tameng…    demo ahmadiyah

Semula para aktivis FUI meminta Komnas HAM tidak menjadi tameng kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

Rombongan FUI itu terdiri perwakilan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Kisdi, Al Itjitahidiyah dan Misi Islam.

Mereka diterima Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Wakil Ketua Komnas HAM M Ridha Saleh, Komisioner Syafruddin Ngulma Simeuleu dan Amir Baso.

Ketua LPPI, Amin Jamaluddin menyatakan, dalam UUD 1945 dan UU memang dijamin kebebasan beragama. “Tapi bukan merusak agama, Ahmadiyah itu telah merusak agama dengan mengutak-atik Al Qur’an, apa itu bukan melanggar hak fundamental manusia dalam berakidah?” tegasnya.

Itu sebabnya, FUI minta dibedakan antara kebebasan menjalankan agama dengan kebebasan merusak agama. “Kita menghormati kebebasan beragama, tapi Ahmadiyah telah merusak agama. Jadi itu harus dibeda,” ujarnya.

munarman menggugat…     munarman

FUI juga minta, bila terjadi tindakan destruktif terhadap aset fisik dan fasilitas Ahamadiyah, tak disalahkan umat Islam mayoritas. Sedangkan, penyakit yang menjadi akar persoalan yang dianggap merusak akidah Islam dibiarkan begitu saja

“Selama ini, jika ada pembelaan umat Islam terhadap penyimpangan agama selalu disalahkan. Padahal, di luar itu pihak-pihak yang membela aliran sesat itu ternyata ujung-ujungnya ditawari duit dan posisi yang strategis,” tuding Ketua FPI, Ustad Dja’far.

Oleh sebab itu, Komnas HAM harus adil dan memutuskan masalah dengan jernih. Praktisi hukum Munarman yang menjadi tim advokasi FUI menyatakan, umat Islam selama ini resah, karena Komnas HAM akan dijadikan tameng perlindungan Ahmadiyah.

“Kami minta Komnas HAM jangan sampai dijadikan tameng. Selama ini selalu diekspos kerusakan terhadap mereka, padahal itu implikasi terhadap keresahan umat. Untuk itu Komnas HAM harus jernih mempertimbangkan statement mereka (Ahamadiyah),” jelas Munarman.

Pendek kata, Munarman minta Komas HAM tak terprovokasi sikap Ahmadiyah yang selalu melaporkan dan merasa terzalimi. “Ke depan, jangan lagi ada salah pengertian, seperti peristiwa Manis Lor, Kuningan. Yang diekspos hanya peristiwa kekerasan fisik fasilitas mereka, sedangkan hak fundamentalis umat Muslim lainnya tak diekspos,” tegasnya. (persda network/had/dtc/*)

Iklan